Jogja, – Salah satu yang menarik dari janji calon bupati saat pilkada adalah soal janji pemberian insentif dan pembebasan pajak tertentu, bagi saya keduanya terlalu beresiko untuk dilakukan melihat postur APBD Kabupaten Bantul saat ini.
Dikatakan Ferry, kenapa beresiko dengan insentif tentu menambah pengeluaran APBD kita sedang membebaskan pajak ini mengurangi pemasukan APBD kita.
“Padahal di tahun 2025 APBD kita berkurang karena pengurangan anggaran transfer dari pusat, ditambah lagi program makan siang bergizi gratis mengharuskan alokasi 9% dari PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) kita yang sebesar 52 Miliar,” ucapnya.
Kedepan yang terpenting bagi kita adalah efisiensi dan efektifitas terkait kinerja dan jumlah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (saat ini belanja gaji pegawai masih menjadi anggaran terbesar APBD.)
“Refocus sektor pariwisata agar tidak tertumpu pada kawasan pantai selatan dan optimalisasi kawasan industri piyungan dan sedayu setelah selesainya proyek tol di DIY,” tegasnya.
Seperti diketahui dalam masa kampanye, banyak janji yang ditebar oleh pasangan calon untuk menarik simpati masyarakat.
Janji pemberian insentif dan pembebasan pajak tertentu memang dapat menjadi kebijakan yang menarik untuk menarik investasi atau memberikan dukungan kepada sektor tertentu.
Namun, jika tidak direncanakan dengan matang, kebijakan tersebut bisa memberikan dampak negatif yang signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk wilayah seperti Kabupaten Bantul yang mungkin memiliki keterbatasan dalam sumber pendapatannya.
Ferry Fahamsyah menjelaskan risiko utama bagi APBD seperti; Pengurangan Pendapatan Daerah, Ketergantungan pada dana transfer, Tidak Efektif Menarik Investasi dan Meningkatkan Ketimpangan.
“Insentif berupa pembebasan pajak atau retribusi akan mengurangi pemasukan langsung daerah.Jika tidak ada kompensasi melalui peningkatan investasi atau kegiatan ekonomi, APBD dapat mengalami defisit,” jelasnya.
Daerah yang mengandalkan insentif berlebihan mungkin semakin bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang juga memiliki batasan alokasi.
“Jika kebijakan insentif tidak disertai dengan perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, atau iklim usaha, dampaknya tidak akan signifikan dalam menarik investor,” tandasnya.
Ferry menambahkan kebijakan insentif dan pembebasan pajak akan dapat menimbulkan ketimpangan.
“Insentif dan pembebasan pajak dapat lebih menguntungkan pihak tertentu (seperti perusahaan besar) dibandingkan masyarakat umum, yang justru memerlukan alokasi dana untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” pungkasnya. (*)
