Jogja, – Dialog warga RT 41 RW 10 Ledok Ndalem Kotagede di Gedung Serba Guna Warsilah, Senin (18/11/2024) dengan Paslon Afnan-Singgih dihadiri puluhan warga berjalan lancar.
Atik Singgih dan Hasan Widagdo sebagai Jurkam mendapat berbagai pertanyaan dari warga, salah satunya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Masyarakat sekarang menilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlalu memberatkan dengan kenaikan yang tinggi.
Menanggapi masalah tersebut, Atik Singgih menjelaskan jika masyarakat merasa PBB memberatkan, bisa meminta keringanan.
“Pada waktu suami saya (Singgih Raharjo) menjadi Penjabat Walikota, banyak masyarakat yang datang melapor dan meminta keringanan. Alhamdulillaah, dari Pemkot diberikan keringanan,” jelasnya
Ketua DPC PPP Kota Jogja, M. Hasan Widagdo saat berdialog dengan warga yang menanyakan tentang program 100juta/RW per tahun mengatakan, program ini berupa kegiatan bukan pemberian tunai 100juta.
“Program 100 juta per RW per tahun bertujuan untuk mendorong pembangunan berbasis komunitas dengan alokasi dana langsung ke tingkat RW,” jelasnya.
Hasan menjelaskan program ini dapat diwujudkan dalam bentuk Peningkatan Infrastruktur, Kebersihan dan Lingkungan, Pendidikan dan kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya juga Digitalisasi.
“Untuk Peningkatan Infrastruktur, seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan sistem drainase.
Mengenai Kebersihan dan Lingkungan, terkait Pengadaan tempat sampah, penghijauan, dan bank sampah.
“Program Pendidikan dan Kesehatan, meliputi Pelatihan keterampilan, edukasi kesehatan, dan fasilitas PAUD,” terangnya.
Terkait Pemberdayaan Ekonomi, Hasan menjelaskan akan ada pengadaan alat produksi bersama (misalnya mesin jahit atau alat pertanian).
Juga akan ada pelatihan kewirausahaan atau pemasaran produk lokal. usaha, alat produksi, dan pelatihan UMKM.
“Untuk Sosial dan Budaya, Paslon Afnan-Singgih akan mendukung kegiatan seni, olahraga, dan acara lokal,” ucapnya.
Agar masyarakat makin paham informasi, akan ada program Digitalisasi, dimana disediakan Wi-Fi gratis, literasi digital, dan pendataan warga berbasis teknologi.
Program ini harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat.
“Warga RW juga harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program agar manfaatnya benar-benar sesuai kebutuhan lokal,” pungkasnya.
