Jogja, – Ketika seorang kepala daerah seperti bupati, wali kota, atau gubernur terpilih dengan dukungan legislatif yang minim, tantangan politik dan pemerintahan tak terhindarkan.
“Kondisi ini berpotensi mempengaruhi stabilitas politik serta efektivitas pemerintahan dalam menjalankan program dan kebijakan strategis,” jelas Praktisi Hukum Deni Irawan kepada Peristiwaterkini.net
Implikasi Terhadap Pemerintahan
Minimnya dukungan legislatif dapat memunculkan hambatan serius dalam proses pengambilan keputusan.
Proses pengesahan kebijakan, anggaran, dan program prioritas menjadi lebih lambat, bahkan sering kali terganjal oleh kepentingan politik.
“Selain itu, perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dapat memicu konflik politik yang memperburuk hubungan kerja, sehingga menghambat fungsi pemerintahan,” tegasnya.
*Solusi yang Dapat Dilakukan Kepala Daerah*
Meski situasi ini menantang, kepala daerah memiliki beberapa solusi yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah membangun koalisi politik dengan merangkul fraksi-fraksi legislatif di luar partai pengusung.
Strategi ini dapat menciptakan kerja sama strategis demi keberlangsungan pemerintahan.
“Selain itu, pendekatan konsensus melalui dialog dan musyawarah menjadi langkah penting untuk menyepakati program-program yang mengutamakan kepentingan masyarakat,” imbuhnya.
*Peluang dan Risiko*
Minimnya dukungan legislatif memang membuka peluang kepala daerah untuk menunjukkan kepemimpinan dalam membangun konsensus lintas partai.
Namun, risiko kebuntuan politik juga besar. Konflik yang tak teratasi dapat menyebabkan instabilitas pemerintahan, penundaan pembangunan, bahkan ancaman pemakzulan.
“Oleh karena itu, langkah strategis kepala daerah dalam menjalin kerja sama politik menjadi kunci utama keberhasilan pemerintahannya,” tegasnya.
