YOGYAKARTA – Korupsi di tingkat desa kerap kali menjadi perhatian serius dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Meski banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mempersempit ruang gerak para pelaku, kasus korupsi di desa terus saja terjadi.
Praktisi hukum, Musthafa SH, memberikan pandangannya mengenai modus-modus yang sering digunakan oleh kepala desa yang terlibat dalam korupsi.
Menurut Musthafa SH, para pelaku umumnya memiliki cara-cara tertentu agar perbuatan mereka tidak terendus oleh aparat dan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi anggaran desa demi menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
“Ada beberapa modus umum yang sering dilakukan oknum kepala desa dalam menyembunyikan praktik korupsi. Salah satu modusnya adalah dengan membuat laporan keuangan yang terkesan rapi namun sebenarnya penuh rekayasa,” terangnya.
Kepala desa kerap memanipulasi anggaran desa dengan berbagai dalih, seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak jelas penggunaannya atau pengeluaran fiktif yang sulit diverifikasi.
“Oknum kepala desa yang nakal biasanya memiliki cara untuk mengelabui pemeriksaan dengan memberikan data-data yang dipalsukan dan memanipulasi laporan keuangan. Mereka sering kali menggunakan jaringan internal, termasuk pihak-pihak yang mereka percayai, untuk menjaga agar dokumen-dokumen tidak terbongkar,” ujar Musthafa.
Salah satu strategi lainnya adalah dengan memanfaatkan hubungan dekat dengan beberapa pihak yang memiliki pengaruh, seperti oknum pengawas daerah atau pihak administrasi lain yang memiliki otoritas dalam pemeriksaan.
“Dengan demikian, meskipun terjadi ketidaksesuaian anggaran, mereka berhasil menutupinya melalui koneksi yang ada,” jelasnya.
Praktisi hukum tersebut juga menyoroti lemahnya transparansi pengelolaan keuangan di beberapa desa. Musthafa SH menegaskan bahwa peran masyarakat sangat penting untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran desa.
“Pengawasan yang kuat dari masyarakat dan akses informasi yang terbuka dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan praktik korupsi di desa,” pungkasnya.
